SORONG,SUARAMATYAF.Com- Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRPBD), Vincentius Paulinus Baru, ST., M.URP menilai bahwa pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya belum berjalan maksimal.
Salah satu faktor menurut Paulinus, lantaran belum dilantiknya pejabat definitif esalon II dan esalon III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya (PBD). Oleh karena itu, dia mendorong agar proses pelantikan bisa dilakukan secepatnya oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad.
“Saya kira perlu percepat pelantikan pejabat esalon II dan III di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, sehingga pelayanan kepada masyarakat Papua bisa lebih maksimal,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/3/2024).
Tak hanya mendesak pelantikan, Alumnus Magister Planologi Universitas Gadjah Mada (UGM) ini meminta kepada Pj Gubernur PBD, agar memberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada ASN orang asli Papua (OAP) yang pangkat dan golongannya memenuhi untuk mengisi posisi jabatan esalon II dan esalon III yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemda Provinsi Papua Barat Daya.
“Saya kira saat ini sudah banyak orang asli Papua (OAP) yang sudah memiliki pangkat dan golongan yang memenuhi syarat, sehingga tak boleh ragu-ragu lagi untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk menduduki jabatan esalon II dan esalon III di Pemda Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Paulinus.
Tak hanya itu, Paulinus meminta kepada Pj Gubernur PBD untuk tidak ragu-ragu menempati ASN OAP, guna menduduki jabatan esalon II dan esalon III, seperti kepala dinas atau kepala bidang di setiap OPD yang melayani langsung masyarakat Papua di Provinsi Papua Barat Daya.
“Dinas-dinas yang melayani masyarakat secara langsung seperti Dinas PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan ataupun dinas yang lainnya bisa kasih kesempatan buat ASN OAP, karena SDM-nya sudah siap,” pintanya.
“Jadi untuk dinas-dinas yang strategis seperti PUPR, harus kasih kesempatan kepada ASN OAP, karena SDM sudah siap untuk menduduki jabatan tersebut,” tegasnya lagi.
Dia menyatakan, hal ini untuk menjawab keberpihakan kepada orang asli Papua (OAP) diera otonomi khusus (otsus) dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Pemprov Papua Barat Daya.
“Untuk keberpihakan dan menjawab otsus di Provinsi Papua Barat Daya, maka harus memberikan kesempatan kepada putra-putra daerah terbaik, guna menduduki jabatan esalon II dan esalon III di Pemda Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya. (Fredik).
0 Komentar