SORONG,SUARAMATYAF.Com- Mahasiswa Papua Barat Daya yang kini sedang menyelesaikan pendidikan di Magister Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas CenderawasihJayapura, Benedictus Bame menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong belum serius menangani banjir yang terus menerus menimpa masyarakat di Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Menurut pemuda yang akrab disapa Beni ini bahwa masalah banjir di Kota Sorong bukan lagi masalah baru, melainkan masalah ini berlangsung cukup lama.
“Kenapa pemerintah kota tidak serius tangani dengan baik, saya pikir kekuasaan ada di pemerintah tinggal mainkan peran, karena masyarakat sudah resah dengan banjir,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima suaramatyaf.com, Sabtu (9/3/2024).
Menurutnya masalah banjir di Kota Sorong belum ditangani dengan baik. Bahkan, masalah banjir diduga bisa digunakan sebagai isu Kampanye bagi setiap calon walikota atau calon gubernur di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya
“Ini aspek analisa politik saja. Karena masalah banjir yang selalu kami lihat di depan mata hanya tinggal saja, nanti kalau terjadi banjir, baru walikota atau gubernur turun lihat,” ucapnya.
Mantan Ketua Komda PP PMKRI Wilayah Papua ini menegaskan, seharusnya berani ambil kebijakan yang tegas tentang tata ruang di Kota Sorongdengan baik, masa di beberapa kota dengan penduduk terbanyak saja para pemimpin bisa atur rakyatnya hidup dengan baik, lingkungan bersih, sampah buang pada tempatnya, pembangunan ramah lingkungan.
“Masa Papua khusus Kota Sorong dengan perolehan penduduk sedikit saja kota banyak debu, banjir, sampah. Ini kita bisa pertanyakan kemampuan seorang pemimpin,” tegas Beni.
Hal yang perlu pemerintah perhatikan kata Beni adalah drainase, sampah, dan pembangunan rumah yang dihuni masyarakat. Kalau daerah itu menjadi aliran sungai jangan bangun rumah karena akan mengakibatkan laju sungai menjadi penghalang, maka air akan mengalir meluap keluar. Pemerintah harus tegas rumah tutup drainase maka rumah tersebut harus bongkar dan pindahkan.
“Hal berikut adalah kalau Regulasi yang mengatur tentang tata ruang kota perlu dipertegaskan dengan kebijakan yang mampu menyembuhkan ditengah masyarakat. Kalau belum ada regulasi dibuatkan, masa banyak orang hebat di PBD tidak bisa buat regulasi,” ujar mantan Ketua PMKRI Cabang Jayapura ini.
Oleh karena itu, Beni menyarankan, pemerintah Kota Sorong harus serius tangani banjir dengan baik, sosialisasi kepada masyarakat tentang daerah yg boleh bangun rumah dan daerah yg dilarang, agar masyarakat juga bisa menempatkan diri dimana daerah yg mereka bisa beraktivitas atau bangun rumah dan daerah yg dilarang.
Kalau pemerintah ingin libatkan kami untuk sama-sama berpikir cara menurunkan banjir mudah kamisiapkan konsepnya dan pemerintah menjadi eksekutor,” pungkasnya. (Fredik).
0 Komentar